Akibat Hukum Pengelolaan Sampah Cipeucang

Opini: Nurman Samad, SH

Direktur LBH Sahabat Suhendar


Pembaca: 3646

Peristiwa longsor dan Jebolnya Sheet-Pile Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sampah Cipeucang Kota Tangerang Selatan pada 22 Mei 2020 dekat dengan permukiman masyarakat, mengakibat sungai cisadane tercemar dan mengeluarkan bau busuk sehingga mengganggu kenyamanan dan berpotensi menimbulkan penyakit bagi Masayrakat setempat, merusak lingkungan dan merusak ekosistem. Bukan hanya itu, menurut Nurfitrianti dalam hasil penelitiannya yang berjudul “Estimasi Nilai Dampak Eksternalitas dari Keberadaan TPA Cipeucang” menyebutkan bahwa air sumur di permukiman pemulung yang berada tak jauh dari TPA tersebut kotor, berwarna, dan kadang berbau (Nurfitrianti, 2018).

Hal diatas diakibatkan karena pengelolaan sampah yang dilakukan oleh pemerintahan Kota Tangerang Selatan melalui Dinas Lingkungan Hidup (DLH) yang bertanggung jawab atas pengelolaan persampahan, tidak sesuai dengan prosedur sehingga pengelolaannya tidak efektif  dan efisien. Fenomena TPA Cipeucang yang jebol menimbulkan akibat hukum yang harus dipertanggung jawabkan oleh pemerintah Kota Tangerang Selatan melaui DLH, bukan hanya melanggar prosedur pengeloaan TPA sampah, tetapi juga Perbuatan Melawan Hukum (PMH) serta menimbulkan akibat hukum Pidana, dengan alasan hukum sebagai berikut:

1. Perbuatan Melawan Hukum (PMH) Lingkungan

Makna PMH dalam ilmu hukum perdata (onrechtmatige daad) memiliki ruang lingkup yang cukup luas bukan hanya pada tataran perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undang (wet) saja akan tetapi juga melanggar hukum yang tidak tertulis, berbeda dengan makna PMH dalam hukum pidana (wenderrechtelijke daad) hanya cenderung pada pelanggaran yang diatur dalam undang-undang saja. Adapun unsur-unsur PMH berdasarkan Pasal 1365 KUHPer menurut Mariam Darus Badrulzaman, ada lima unsur diantaranya: 1) harus ada perbuatan (baik positif maupun negatif); 2) perbuatan itu harus melawan hukum; 3) ada kerugian; 4) ada hubungan antara sebab akibat antara perbuatan melawan hukum itu dengan kerugian; dan 5) ada kesalahan (Agustina, 2003: 49-50).

Selanjutnya jika merujuk pada unsur-unsur PMH dalam putusan kasus Lindenbaum-Cohen (31 Januari 1919), setidaknya dapat dihubungkan dengan empat hal, yaitu 1) melanggar hak orang lain; 2) bertentangan dengan kewajiban si pelaku; 3) bertentangan dengan kesusilaan yang baik; 4) bertentangan dengan keputusan yang terdapat dalam masyarakat terhadap diri atau barang orang lain. Sementara PMH dalam kaitannya dengan pencemaran Lingkungan akibat sampah diatur dalam Pasal 35 yang pada intinya sama dengan unsur yang telah dijelaskan diatas. Berdasarkan uraian unsur tersebut dapat dimaknai bahwa PMH baik PMH Lingkungan berpijak pada perbuatan secara melawan hukum sesorang atau badan hukum yang merugikan hak orang lain atau hak masyarakat.

Dalam kaitannya dengan pelanggaran hak masyarakat untuk mendapakan lingkungan yang sehat pada peristiwa TPA Cepeucang. Merujuk Pasal 28H ayat (1) Undang-undang Dasar Negara Republik Idonesia 1945 pada intinya menyatakan Setiap orang berhak mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, frasa Pasal tersebut kemudian dikuatkan dalam UU 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 9 ayat (3) dan UUPLH Pasal 5 ayat (1).  Sementara itu dalam Pasal 4 dan Pasal 5 UU NO 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan sampah, menyatakan bahwa Pemerintahan dan pemerintah daerah bertanggung jawab dalam pengelolaan sampah untuk meningkatkan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan. Oleh karenanya menjadi konsekuensi logis pemerintah wajib memberikan pelayanan publik  dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup dari pencemaran termasuk pencemaran yang diakibatkan oleh sampah.

Selain itu Jika merujuk pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No 3 Tahun 2013 pada intinya menyatakan bahwa tidak dibenarkan ketika TPA berada pada hutan lindung. Namun diketahui bahwa Sungai Cepeucang merupakan salah satu kawasan lindung, dimana seharusnya TPA tidak ditempatkan di sekitar sungai tersebut. Selain itu TPA seharusnya berjarak lebih dari 1 (satu) kilometer dari permukiman warga, akan tetapi faktanya TPA cepeucang hanya berjarak kurang dari 50 (lima puluh) Meter. Selanjutnya dalam aturan yang sama juga mensyaratkan bahwa TPA yang telah berproses seharusnya dioperasikan dengan metode lahan uruk terkendali atau lahan uruk saniter. Caranya dengan menutup timbunan sampah menggunakan tanah secara periodik, mengolah lindi yang dihasilkan, mengelola gas bio, serta membangun area tanaman penyangga disekeliling lokasi TPA. Namun hal tersebut tidak pernah dilakukan oleh DLH Kota Tangerang Selatan.

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat di simpulkan bahwa peristiwa longsor dan Jebolnya Sheet-Pile Tempat Pembuangan  Akhir (TPA) Sampah sehingga mengeluarkan bau tidak sedap yang mengganggu kenyamanan dan berpotensi menimbulkan penyakit bagi masyarakat Kota Tangerang Selatan merupakan Perbuatan melawan Hukum karena telah memenuhi unsur-unsur PMH diatas yaitu 1) perbuatan tersebut dilakukan Pemerintah melalui DLH Kota Tangerang selatan; 2) pengelolaan sampah oleh DLH yang tidak sesuai dengan prosedur dalam peraturan perundang-undangan; 3) perbuatan tersebut merugikan hak masyarakat untuk hidup dalam lingkungan yang sehat; 4)  pengelolaan sampah yang tidak sesuai prosedur sehinga mencemari lingkungan hidup, mengakibatkan tidak terpenuhinya hak masyarakat untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat; 5) dan hal ini merupakan kesalahan pemerintah melalui DLH kota Tangerang Selatan.

2. Pelanggaran terhadap hukum Pidana

Selain pelanggaran pada poin 1 diatas, juga dapat dijerat sanksi pidana. Ada dua intrumen peraturan yang dapat digunakan pertama UU No. 18 2008 Tentang Pengelolaan Sampah, Pasal 40 ayat (1) menyebutkan “Pengelola sampah yang secara melawan hukum dan dengan sengaja melakukan kegiatan pengelolaan sampah dengan tidak memperhatikan norma, standar, prosedur, atau kriteria yang dapat mengakibatkan gangguan kesehatan masyarakat, gangguan keamanan, pencemaran lingkungan, dan/atau perusakan lingkungan diancam dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).” Selanjutnya ayat (2) “Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang mati atau luka berat, pengelola sampah diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling sedikit Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).”

Kemudian sanksi pidana terhadap pengelola sampah menimbulkan akibat hukum karena kealpaannya dapat di temukan dalam Pasal 41 ayat (2) pada aturan yang sama, yang menyebutkan “Pengelola sampah yang karena kealpaannya melakukan kegiatan pengelolaan sampah dengan tidak memperhatikan norma, standar, prosedur, atau kriteria yang dapat mengakibatkan gangguan kesehatan masyarakat, gangguan keamanan, pencemaran lingkungan, dan/atau perusakan lingkungan diancam dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);” ayat (2) “Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang mati atau luka berat, pengelola sampah diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).”

Instrumen kedua yaitu UU No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH). Pada Pasal 98 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), intinya menyebutkan dipidana 3 tahun (minimal) dan/atau 10 tahun (maksimal) dan denda Rp 3 Miliar (minimal) dan/atau 10 miliar (maksimal) setiap badan hukum dengan sengaja mengakibatkan dilampaui baku mutu udara ambien, air dan/atau air laut dan kerusakan lingkungan hidup, akan tetapi mengakibatkan orang luka atau membahayakan kesehatan manusia dipidana  maksimal 12 tahun penjara dengan denda Rp 12 miliar dan ketika mengakibatkan luka berat dipidana maksimal 15 tahun penjara dan denda Rp 15 miliar. Selanjutnya pada Pasal 99 menyebutkan “apabila ada unsur kelalaian, dipidana maksimal tiga tahun dan denda Rp 3 miliar.

Instrumen pertama diatas, yang dimaksud pengelola adalah subjek hukum yang bertanggung jawab atas pengelolaan sampah baik perseorangan maupun badan hukum (Korporasi dan Pemerintah), baik dilakukan dengan sengaja maupun tidak sengaja (kealpaan) tetap harus dipertanggung jawabkan. Semenktara pada instrumen kedua, sanksi pidana berlaku ketika ditemukan pelampauan atas ketetapan baku mutu diantaranya baku mutu udara ambien, air dan/atau air laut dan kerusakan lingkungan hidup. Jelas bahwa dalam Peristiwa longsor dan Jebolnya Sheet-Pile Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sampah Cepeucang Kota Tangerang Selatan yang mengakibatkan pengerusakan terhadap lingkungan karena pengelolaannya tidak sesuai dengan prosedur merupakan tindak pidana, sehingga DLH Kota Tangerang Selatan selaku penanggung jawab atas pengelolaan sampah di Cipeucang harus dimintai pertanggung jawaban secara pidana.

Berdasarkan seluruh uraian hukum diatas, maka jelas menurut hukum bahwa pengelolaan TPA Cipeucang Kota Tangerang selatan yang tidak sesuai prosedur menurut regulasi, sehingga mengakibatkat longsor dan jebolnya Sheet-Pile pada tumpukan sampah Cipeucang.Menimbulkan akibat hukum baik pidana maupun PMH yang harus dipertanggung jawabkan oleh Pemerintah dalam hal ini DLH Kota Tangerang Selatan selaku pengelola tentang persampahan.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *