Buruknya Tata Kelola Penerimaan Surat di DPMPTSP Tangsel

Gambar: Ilustrasi/Nana
Pembaca: 992

Broadcast | anotasi.id – Pernyataan Sekretaris DPMPTSP Kota Tangsel H. Hendra yang mengatakan bahwa tidak pernah menerima surat permohonan informasi yg kami ajukan sama sekali tidak mencerminkan sikap seorang pejabat pemerintah. Sebab pejabat setingkat sekertaris dinas seharusnya tidak asal ucap dalam memberikan pernyataan, sehingga pernyataannya didasari pada kebenaran dan data.

Berdasarkan Keputusan Walikota Tangerang Selatan nomor : 043.3 / Kep. 206. Huk / 2018 tentang Struktur organisasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), sekertaris OPD secara otomatis merangkap menjadi PPID pembantu.

Agak membingungkan sebenernya jika Sekretaris DPMPTSP Kota Tangsel H. Hendra tidak mengetahui keberadaan surat informasi yg kami ajukan, sebab beliaulah orang yg bertanggung jawab dan berwenang soal informasi publik di DPMPTSP.

Kami selaku pemohon informasi memiliki tanda Terima surat dan kami bisa mempertanggung jawabkan soal itu.

Aneh rasanya jika sekertaris dinas DPMPTSP berkata bahwa tidak menerima surat permohonan informasi yg kami ajukan, sebab pada tanggal 5 April 2020 kami selaku pemohon informasi mendapat tanggapan/respon secara tertulis, yang intinya informasi yg kami minta tidak bisa dipenuhi. Makannya Pada tanggal 06 April 2020 kami melayangkan surat keberatan informasi kepada DPMPTSP, akan tetapi selama 30 hari kerja surat keberatan yg kami ajukan tidak di tanggapi, untuk itu kami melakukan sengketa informasi ke Komisi Informasi Banten karena sesuai dengan mekanisme yang di atur dalam UU Nomer 14 Tahun 2008 pasal 36, yang berbunyi:

(1) Keberatan diajukan oleh Pemohon Informasi Publik dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah ditemukannya alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1).

(2) Atasan pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon Informasi Publik dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya keberatan secara tertulis.

(3) Alasan tertulis disertakan bersama tanggapan apabila atasan pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) menguatkan putusan yang ditetapkan oleh bawahannya.

Saat ini kami sedang menunggu jadwal sidang sengketa informasi di Komisi Informasi Banten, sebab surat sengketa yang kami kirim sudah di Terima dan ter registrasi.

Ahmad Priatna Opini/Broadcast

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *