Kekeliruan Penerapan Pasal 364 Kuhp Tentang Pencurian Ringan

Opini: Indra Wesley, S.H

Wakil Direktur Eksekutif LBH Sahabat Suhendar

Pembaca: 2347

Tindak pidana ialah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana (Arief, 2014: hlm.84). Menurut Jonkers dalam Bukunya Bambang Poernomo, tindak pidana adalah suatu kelakuan yang melawan hukum yang dilakukan dengan sengaja atau alpa oleh orang dan dapat dipertanggungjawabkan (Poernomo, 1992: hlm. 9). Salah satu tindak pidana yang sering terjadi dikalangan masyarakat adalah tindak pidana pencurian. Pencurian Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP). Tindak pidana pencurian dalam KUHP diatur dalam Pasal 362,  Pasal 364, Pasal 363 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 365, dan Pasal 367 KUHP.

Kata pencurian dalam bahasa Indonesia, berasal dari kata dasar “curi” yang memperoleh imbuhan “pe” diberi akhiran “an” sehingga membentuk kata “pencurian”. Kata pencurian tersebut memiliki arti proses, perbuatan cara mencuri dilaksanakan (Hasibuan, 1994: hlm. 8). Jika diteliti rumusan tindak pidana pencurian tersebut, perbuatan itu terdiri dari unsur-unsur : (Suharto, 2002 : hlm. 38)

  1. “Barang siapa;
  2. Mengambil barang sesuatu;
  3. Barang kepunyaan orang lain;
  4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”.

Pencurian dalam KUHP dibagi menjadi 5:

  1. Pencurian Biasa: Pencurian biasa diatur dalam Pasal 362 KUHP, “Barang siapa mengambil sesuatu barang yang mana sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, dihukum karena pencurian dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 900,.” (Soesilo 1988: hlm. 249).
  2. Pencurian Dengan Pemberatan: Pencurian dengan pemberatan adalah tindak pidana pencurian dengan unsur-unsur yang memberatkan atau di dalam doktrin juga sering disebut gewualificeerde distal atau pencurian berkualifikasi, yaitu pencurian dalam bentuk pokok atau pencurian biasa ditambah dengan unsur-unsur yang memberatkan. Pencurian dengan pemberatan diatur dalam pasal 363 KUHP (Moeljatno, 1982: hlm. 22).
  3. Pencurian Ringan: Pencurian ringan yang diatur di dalam KUHP Pasal 364, pencurian ringan maksimal kerugian Rp 250, .Sebagaimana dalam Penjelasan Umum Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2012, dinyatakan : “Bahwa untuk melakukan penyesuaian nilai rupiah tersebut Mahkamah Agung berpedoman pada harga emas yang berlaku pada sekitar tahun 1960. Berdasarkan informasi yang diperoleh dari Museum Bank Indonesia diperoleh informasi bahwa pada tahun 1959 harga emas murni per 1 kilogramnya = Rp. 50.510,80 (lima piluh ribu lima ratus sepuluh koma delapan puluh rupiah) atau setara dengan Rp. 50,51 per gramnya. Sementara itu harga emas per 3 Februari 2012 adalah Rp. 509.000,00 (lima ratus sembilan ribu rupiah) per gramnya. Berdasarkan hal itu maka dengan demikian perbandingan antara nilai emas pada tahun 1960 dengan 2012 adalah 10.077 (sepuluh ribu tujuh puluh tujuh) kali lipat. hal ini menimbulkan perubahan jumlah denda dalam KUH Pidana, sehingga jumlah-jumlah itu perlu diperbesar atau dipertinggi” (Suparni 2007: hlm. 51). Berdasarkan ketentuan tersebut batasan maksimal kerugian pada pencurian ringan adalah Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah). Pencurian ringan menurut Tongat adalah pencurian yang memiliki unsur-unsur dari pencurian di dalam bentuknya yang pokok,yang karena ditambah dengan dengan unsur-unsur lain (yang meringankan), ancaman pidananya menjadi diperingan (Suparni, 2007: hlm. 41).
  4. Pencurian Dengan Kekerasan: Tindak pidana pencurian yang diatur dalam Pasal 365 KUHP juga merupakan gequalificeerde diefstal. Tindak pidana pencurian dengan kekerasan itu oleh pembentuk undang-undang telah diatur dalam Pasal 365 KUHP.
  5. Pencurian Dalam  Keluarga: Tindak pidana pencurian dalam keluarga telah diatur di dalam Pasal 367 KUHP. Tindak pidana pencurian dalam keluarga hanya terhadap harta kekayaan berupa benda-benda bergerak milik istri atau suami meraka telah dijadikan klachtdelict atau delik aduan di dalam Padal 367 ayat (12) KUHP (Marjuki, 2010: hlm. 87).

Putusan No.24/Pid.B/2014.PN.Smg, dapat dijadikan salah satu contoh kasus pencurian yang tidak sesuai dengan ketetapan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang mana terdakwa (Herlina Binti Kimori) didakwa dan dijatuhkan hukuman sesuai dengan Pasal 362 KUHP. Terdakwa, Herlina Binti Kimori melakukan pencurian di suatu mall (Hypermart Javamall) yang berlokasi di jalan MT Haryono Nomor 992 – 994, semarang. Herlina Binti Kimori mencuri beberapa barang yang jika dijumlahkan bernilai Rp. 872.350 (delapan ratus tuju puluh dua ribu tiga ratus lima puluh rupiah). Peristiwa pencurian Herlina Binti Kimori tersebut, tidak dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, dan tidak melakukan kejahatan, tidak merusak, tidak memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu sesuai dengan ketentuan yang ada dalam Pasal 363 butir 4, dan butir 5, dan barang yang dicuri tidak melebihi dari Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam PERMA No. 2 Tahun 2012, namun dalam perkara ini pelaku  Herlina Binti Kimori didakwa dengan Pasal 362 oleh jaksa penuntut umum, dan diputus dengan Pasal 362 oleh hakim di dalam persidangan, dan termuat di dalam putusan No. 24/Pid.B/2015.PN.Smg.

Putusan No. 24/Pid.B/2015.PN.Smg. terdapat kekeliruan, dikarenakan Herlina Binti Kimori tidak melanggar Pasal 362 melainkan Pasal 364 yang berbunyi, “Perbuatan yang diterangkan dalam pasal 362 dan pasal 363 butir 4, begitu pun perbuatan yang diterangkan dalam pasal 363 butir 5, apabila tidak dilakukan dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, jika harga barang yang dicuri tidak lebih dari dua puluh lima rupiah, diancam karena pencurian ringan dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak dua ratus lima puluh rupiah”. jika mengacu pada PERMA No. 2 Tahun 2012, maka seharusnya pemeriksaan pada kasus tersebut menggunakan acara pemeriksaan cepat tindak pidana ringan sesuai yang tertuang dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Pasal 205-210, yaitu :

  1. penyidik atas kuasa penuntut umum, dalam waktu 3 hari sejak berita acara pemeriksaan selesai dibuat, menghadapkan Terdakwa beserta barang bukti, ahli dan atau juru bahasa ke sidang pengadilan ({penyidik mengambil alih wewenang penuntut umum} Pasal 205 ayat 2 KUHAP).
  2. Pengadilan menggunakan hakim tunggal (Pasal 205 ayat 3 KUHAP).
  3. Pengadilan menetapkan hari tertentu dalam waktu 7 hari untuk mengadili dengan acara pemeriksaan tindak pidana ringan. (Pasal 206 KUHAP).
  4. Penyidik memberitahukan secara tertulis kepada Terdakwa tentang hari, tanggal, jam dan tempat ia harus menghadap sidang pengadilan dan hal tersebut dicatat dengan baik oleh penyidik, selanjutnya catatan bersama berkas dikirim ke pengadilan (Pasal 207 ayat 1 huruf a KUHAP).
  5. Perkara dengan acara pemeriksaan tindak pidana ringan yang diterima harus segera disidangkan hari sidang itu juga (Pasal 207 ayat 1 huruf b KUHAP).
  6. Hakim yang bersangkutan memerintahkan panitera mencatat dalam buku register semua perkara yang diterimanya  (Pasal 207 ayat 2 huruf a KUHAP).
  7. Saksi dalam acara pemeriksaan tindak pidana ringan tidak mengucapkan sumpah atau janji kecuali hakim menganggap perlu (Pasal 208 KUHAP).
  8. Putusan dicatat oleh hakim dalam daftar catatan perkara dan selanjutnya oleh panitera dicatat dalam buku register serta ditandatangani oleh hakim dan panitera bersangkutan (Pasal 209 ayat 1 KUHAP).
  9. Berita acara pemeriksaan sidang tidak dibuat kecuali jika dalam pemeriksaan tersebut ada hal yang tidak sesuai dengan berita acara pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik (Pasal 209 ayat 2 KUHAP).
  10. Ketentuan dalam bagian kesatu, bagian kedua, dan bagian ketiga Bab ini berlaku sepanjang peraturan itu tidak bertentangan dengan paragraf ini. Paragraf 2 Acara Pemeriksaan Pelanggaran lalu lintas jalan.(Pasal 210 KUHAP).

Seharusnya hakim dapat mengambil keputusan untuk memeriksa dengan acara pemeriksaan tindak pidana ringan diatas dikarenakan adanya asas Ultra Petitum. Asas Ultra Petitum adalah putusan yang mengabulkan hal-hal yang tidak dituntut atau melebihi dari yang dituntut (Christin 2011: hlm. 63).

Penerapan dakwaan dan putusan terhadap tindak pidana pencurian ringan berdasarkan ketentuan PERMA No. 2 Tahun 2012 belum sepenuhnya berjalan. Seharusnya kepolisian sebagai penyedik dan jaksa sebagai penuntut umum lebih jelih dalam menganalisa perkara sehingga dapat dengan tepat memberikan pasal yang disangkakan (penyidik), dan didakwakan (penuntut umum) guna memberikan kepastian dalam persidangan dan putusan.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *