Ketidakadilan Tuntutan Penuntut Umum Terhadap Kasus Novel Baswedan

Opini: Dennis Ahmad

Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Pamulang Wasekjen LBH Sahabat Suhendar

Pembaca: 2843

Peristiwa Penuntutan yang dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum (Penuntut Umum) kepada dua anggota Brimob Polri (Terdakwa) Penyiraman air keras yang mengakibatkan luka cacat permanen (kebutaan) pada sebelah mata Penyidik Senior KPK yaitu Novel Baswedan, menarik perhatian publik karena keterangan Penuntut Umum yang menuntut terdakwa berdasarkan tuntutan subsidair (alternatif) yang merujuk pada pasal 353 ayat (2) KUHP juncto pasal 55 ayat (1) KUHP dengan ancaman kurungan penjara maksimal 7 tahun, karena tuntutan primer (utama) pada pasal 355 ayat (1) KUHP dengan ancaman kurungan penjara maksimal 12 tahun juncto pasal 55 ayat (1) tidak terbukti. Menurut Penuntut Umum, terdakwa melakukan tindakan penyiraman air keras kepada Novel Baswedan dengan “Tidak Sengaja”, alasan tersebut menjadi dasar Penuntut Umum dalam menuntut terdakwa selama 1 tahun dan terdapat beberapa alasan lagi, lebih lanjut akan diuraikan alasan-alasan penuntut umum yang tidak rasional.

Menurut keterangan Terdakwa dalam persidangan saat dimintai keterangan oleh Penuntut Umum, mereka sebetulnya ingin memberikan “Pelajaran” kepada Novel Baswedan dengan cara menyiramkan air keras ke seluruh tubuh Novel Baswedan. Namun saat kejadian yang terkena air keras hanyalah sebelah mata dari novel baswedan. Atas dasar ini lah, Penuntut Umum menuntut Terdakwa hanya 1 tahun kurungan penjara. Apabila ditinjau dari keterangan terdakwa yang mengatakan bahwa target atau sasaran utama nya adalah seluruh tubuh dari novel baswedan, Pengakuan terdakwa Secara langsung mengkonfirmasi adanya Niat yang menjadi unsur kesengajaan dalam tindak pidana. Dalam hukum pidana, penilaian adanya unsur kesengajaan dan tidak sengaja (culpa). Dalam tindak pidana pada dasarnya perbuatan tindak Pidana tidak dinilai pada saat tindakan itu dilakukan, melainkan dari sebelum tindakan itu dilakukan (niat). Hal ini sejalan dengan pendapat Amir Ilyas tentang teori kesengajaan (Opzet) yang mengatakan bahwa, sengaja sebagai Niat (Oogmerk), dapat dikatakan si pelaku benar-benar menghendaki mencapai akibat yang menjadi pokok alasan diadakannya ancaman hukuman pidana (constitutief gevlog).” (Ilyas, 2012:78).

Selain alasan diatas, terdapat alasan lain Penuntut Umum dalam memberikan tuntutan hanya 1 tahun sebagaimana dirlis pada laman berita detiknews, diantara nya, pertama yaitu karena terdakwa sudah mencemari nama institusi Polri, mestinya alasan ini justru memberatkan terdakwa dengan menambah 1/3 hukuman, karena terdakwa telah melanggar kewajiban khusus kepolisian yang seharusnya melayani, melindungi dan mengayomi masyarakat, namun yang terjadi malah terdakwa selaku anggota Brimob Polri tersebut justru melakukan tindak pidana sehingga mencoreng nama institusi penegak hukum sebagaimana diatur dalam pasal 52 KUHP; Kedua sudah mengakui perbuatannya didalam persidangan, alasan ini tidak rasional karena pengakuan dalam KUHAP bukan suatu alat bukti yang mempunyai kekuatan pembuktian dan dijadikan alasan untuk meringankan tuntutan. Menurut Yahya Harahap walaupun terdakwa mengakui kesalahannya, proses pembuktian tetap harus dijalankan (Harahap, 2010: 275). Artinya bahwa pengakuan terdakwa tidak dapat dijadikan alasan hukum untuk mengurangi tuntutan ataupun sanksi pidana, sebelum pengakuan tersebut dibuktikan dalam persidangan. Berdasarkan seluruh uraian alasan Penuntut Umum yang menjadi dasar dalam menuntut terdakwa, jelas merupakan kekeliruan dalam ilmu hukum pidana.

Adapun Prinsip atau unsur lain yang mesti menjadi bahan pertimbangan Penuntut Umum sebelum melakukan penuntutan, yaitu unsur phisical element (actus reus) dan mental elemen (Mens Rea) si terdakwa dalam melakukan tindak pidana. Dalam ilmu hukum pidana phisical element (actus reus) dikenal sebagai perbuatan lahiriah atau pengaruh dari luar diri si pelaku (external mental), sementara mental elemen (Mens Rea) adalah kejiwaan si pelaku atau unsur kesalahan (fault elemen) yang dapat dipertanggung jawabkan. Jadi penjatuhan sanksi pidana tidak hanya dilihat hanya pada perbuatan yang melanggar hukum saja, namun harus juga melihat sikap batin pelaku dalam melakukan perbuatannya, hal ini sejalan dengan pendapat Zainal Abidin Farid yang menyatakan sebelum memberikan sanksi pidana terhadap pelaku, terlebih dahulu membuktikan terpenuhinya unsur actus reus dan Mens Rea (Farid, 1995: 35).

Hal diatas penting untuk diperhatikan agar pemberian sanksi pidana dapat memunculkan keseimbangan antara perbuatan yang melanggar hukum dengan pertanggung jawaban. Walaupun pada dasarnya pertimbangan tersebut lazim digunakan dalam pemberian sanksi oleh Hakim dalam persidangan, namun dalam penuntutan juga relevan untuk menjadi bahan pertimbangan untuk memberikan tuntutan terhadap terdakwa, agar terdapat kesesuaian antara tindakkan melawan hukum dengan tuntutan. Oleh karena Penuntut Umum sebagai penegak hukum dalam melaksanakan tugasnya, mestinya dalam penuntutan Penuntut Umum lebih (holistik) melihat suatu perkara. karena secara general Penuntut Umum sebagai pengacara negara, artinya setiap masyarakat yang menjadi korban kejahatan harus dijamin kepentingannya oleh negara melalui Penuntut Umum dalam mencari keadilan.

Selain itu, ada beberapa kasus penyiraman air keras lainnya yang terjadi di Indonesia, yang dapat menjadi bahan perbandingan dengan kasus Novel Baswedan, antara lain, Pertama pada kasus penyiraman air keras yang di lakukan terdakwa Mulyono yang didakwa karena menyiram air keras kepada istrinya, Siti Nurjazila alias Lisa (korban) pada tahun 2004, yang bermula dari pertengkaran antara dirinya dengan korban ketika baru sampai dirumah sepulang dari tempat kerja sehingga dituntut 12 tahun penjara oleh Penuntut Umum dan divonis 12 tahun penjara oleh Hakim PN surabaya pada tahun 2006. Kuasa Hukum dari terpidana sempat mengajukan permohonan kasisi kepada Makamah Agung (disebut MA), namun MA menolak upaya hukum permohonan tersebut pada tahun 2007;

Kedua pada kasus penyiraman air keras dengan terdakwa Lamaji yang dituntut oleh Penuntut Umum selama 15 tahun penjara dan di vonis 12 tahun penjara oleh Hakim PN Mojokerto pada tahun 2017. Terdakwa di tuntut oleh Penuntut Umum karena telah menyiramkan air keras kepada pemandu lagu yang bernama Citra (korban) di Mojokerto sehingga melukai 54 % sekujur tubuh korban. Terdakwa melakukan tindakan tersebut karena cemburu dengan korban yang sedang memandu lagu dengan pria lain; Ketiga pada kasus penyirman air keras yang dilakukan terdakwa Ahmad Irawan, yang di tuntut oleh Penuntut Umum selama 10 tahun penjara, dan di vonis oleh hakim PN Palembang selama 8 tahun penjara pada 2019. Terdakwa melakukan tindakan penyiraman air keras kepada Muhammad Rifai (korban) sehingga menyebabkan cacat permanen pada mata sebelah kiri korban;

Keempat pada kasus penyiraman air keras yang dilakukan terdakwa Ruslam yang dituntut oleh Penuntut Umum selama 8 tahun penjara, dan di vonis oleh hakim PN Pekalongan selama 10 tahun penjara pada tahun 2019. Terdakwa melakukan penyiraman air keras kepada istri nya yang bernama Eka Rahayu dan mertuanya yang bernama Khoyimah (Korban) pada tahun 2018. Alasan terdakwa menganiaya para korban lantaran terdakwa enggan bercerai dengan sang istri. Ruslam juga kesal dan cemburu kala melihat istri sedang menelepon di teras rumah mertuanya. Sehingga ia sudah berniat menyiram korban dengan menyiapkan air keras seminggu sebelumnya;

Kelima pada kasus penyiraman air keras yang dilakukan terdakwa Rika Sonata yang di tuntut oleh Penuntut Umum selama 10 tahun penjara, dan di vonis oleh hakim PN Bengkulu selama 12 tahun penjara pada 2019. Mahkamah Agung pun menolak permohonan kasasi yang diajukan oleh terdakwa. Terdakwa di tuntut karena telah menyewa preman untuk menyiram air keras terhadap suaminya yang bernama Ronaldo (Korban) yang sedang tertidur di rumah yang menyebabkan cacat permanen, pada Oktober 2018. Seorang preman yang di sewa terdakwa juga mendapatkan vonis 8 tahun penjara; Keenam pada kasus penyiraman air keras yang dilakukan oleh terdakwa Heriyanto yang di tuntut oleh Penuntut Umum selama 20 tahun penjara, dan di vonis oleh Hakim PN bengkulu selama 20 tahun penjara pada tahun 2020. Terdakwa melakukan tindakan penyiraman air keras terhadap istrinya yang bernama Yeta Maryati (korban) hingga merenggut nyawa korban. Terdakwa juga telah berniat menyiram korban dengan menyiapkan air keras sejak jauh-jauh hari.

Berdasarkan seluruh uraian hukum dan perbandingan beberapa kasus dengan kasus Novel Baswedan diatas, maka menurut penulis Penuntut Umum jelas keliru dalam menuntut pelaku penyiraman karena tidak terdapat keseuaian antara perbuatan pelaku dengan tuntutan selama 1 tahun penjara serta jika melihat beberapa kasus penyiraman air keras diatas tidak ada satupun tuntutan yang meringankan pelaku sampai 1 tahun penjara. Seharusnya Penuntut Umum selaku aparat penegak hukum yang bertugas sebagai pengacara negara lebih pro terhadap masyarakat umum dalam mencari keadilan.

Selain itu menurut penulis, meskipun tuntutan Penuntut Umum selama 1 tahun berimplikasi terhadap ketidakadilan bagi korban, namun keadilan masih dapat terwujud ,tergantung pada putusan hakim yang dapat memberikan sanksi terhadap terdakwa melebihi dari tuntutan yang lazimnya dikenal dengan istilah Ultra Petita. Sebagaimana dalam teori, Ultra Petita adalah asas hukum acara, dimana Majelis Hakim diberikan kebebasan dalam memutus suatu perkara baik melebihi, sama bahkan kurang dari tuntutan untuk mewujudkan suatu keadilan, selama tidak melewati batas maksimum dari pasal yang digunakan dalam menuntut. Kebebasan tersebut dapat ditemukan dalam Pasal 24 ayat (1) UUD NRI 1945 dan UU No. 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *