anotasi.id
Mencatat Dengan Terang & Kritis

Iklan Hub : indonesiaanotasi@gmail.com

Menyoal Tentang Penegakan Hukum Dalam Kecelakaan Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Kematian

58

Nurman Samad, SH
Direktur LBH Sahabat Suhendar
Kecelakaan lalu lintas merupakan kasus yang sering terjadi yakni melibatkan antara kendaraan atau tanpa kendaraan, diduga atau tidak diduga. Beberapa kecelakaan dalam praktek pemberian saksi tidak sesuai dengan hukum sebagaimana mestinya.
Contoh kasus yang sering ditemukan yaitu kecelakaan antara pengendara dengan kendaraan berukuran besar dan pengendara dengan kendaraan berukuran lebih kecil yang mengakibatkan matinya pengendara dengan kendaraan berukuran lebih kecil.
Pada perakteknya pelaku kecelekaan mengakibatkan matinya seseorang hanya dibebankan untuk mengganti kerugian saja tanpa disertai sanksi pidana dengan alasan bahwa kedua belah pihak melalui keluarga telah berdamai, dan tidak jarang ditemukan dalam penyidikan justru pengendara dengan kendaraan yang lebih kecil yang disalahkan.
Contoh kasus kecelakaan ditangsel beberapa waktu lalu yang melibatkan antara truk bermuatan tanah dengan sepeda motor yang terjadi di Graha Bintaro, Perigi Baru, Pondok Aren, Tangerang Selatan yang mengakibatkan seorang pengendara motor (mahasiswi UIN Syarif Hidayatullah bernama Niswatul Umma) tewas terlindas.
Namun pihak penyidik menghentikan penanganan kasus kecelakaan tersebut atas dasar argumentasi, bahwa kecelakaan terjadi akibat kelalaian korban sendiri serta pihaknya tidak dapat membuktikan kesalahan sopir truk dalam peristiwa tersebut.
Berdasarkan contoh kasus diatas dalam hukum pidana jelas penyidik keliru, ketika merujuk Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ), Pasal 1 angka 24 UU menyebutkan bahwa “kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di Jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan Kendaraan dengan atau tanpa Pengguna Jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda.”.
Bunyi pasal diatas menganulir argumentasi penyidik dalam contoh kasus diatas mengenai kecelekaan diakibat kelalaian (kesalahan) yang mengakibatkan kematian. Oleh sebab itu, ketika kelalaian dan/atau kesalahan itu dibebankan kepada korban oleh penyidik dalam kecelakaan mengakibakan kematian jelas merupakan kekeliruan.
Pada prinsipnya untuk mengetahui kelalaian dan/atau kesalahan dalam tindak pidana harus dibuktikan dalam persidangan dan Hakim lah yang berwenang untuk memutuskan siapa yang lalai dan/atau salah dalam peristiwa tersebut.
Lebih lanjut menurut Pasal 229 UU LLAJ pada intinya menyebutkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban meninggal dunia termasuk kecelakaan lalu lintas berat, dan peristiwa kecelakaan tersebut mesti diproses dengan acara peradilan Pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana perintah Pasal 230 dalam aturan yang sama.
Oleh karena itu, setiap pengemudi yang karena kelalaiannya mengakibatkan meninggalnya seseorang dalam kecelakaan lalu lintas wajib bertanggung jawab secara pidana. Selain itu juga pengemudi, pemilik, dan/atau Perusahaan Angkutan Umum wajib menganti kerugian korban dengan cara memberikan bantuan kepada ahli waris korban berupa biaya pengobatan dan/atau biaya pemakaman dengan tidak menggugurkan tuntutan perkara pidana, sebagaimana perintah Pasal 235 ayat (2).
Yurisprudensi yang dapat menjadi dasar adalah Putusan MA No. 1187 K/Pid/2011 dan Putusan MA No. 2174 K/Pid/2009, dimana inti putusannya, terdakwa tetap dikenakan hukuman walaupun telah ada perdamaian dan terdakwa sendiri juga mengalami luka (retak tulang tangan kiri dan tak sadarkan diri) dalam kecelakaan tersebut.
Uaraian aturan diatas cukup terang dan jelas, bahwa walaupun pengemudi telah bertanggung jawab atas kematian korban (ganti rugi) serta adanya perdamaian antara kedua belah pihak, tuntutan pidana terhadap dirinya tidak menjadi hilang.
Oleh karena itu, penyidik tetap wajib melakukan penyidikan sesuai hukum acara pidana menurut peraturan perundang-undangan serta mengupayakan perkara dapat disidangkan dalam persidangan. Sehingga kemudian pihak yang mengakibatkan meninggalnya seseorang patut menurut hukum dikenakan sanksi pidana sesuai Pasal 310 ayat (4) UU LLAJ,
menyebutkan, ancaman sanksi pidana untuk pengemudi kendaraan bermotor penyebab kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban meninggal dunia adalah pidana penjara paling lama 6 tahun dan/atau denda paling banyak Rp12.000.000.
Sementara terkait penghentian perkara dengan alasan tidak dapat membuktikan kesalahan sopir truk dalam peristiwa contoh kasus diatas sangat tidak logis ketika melihak fakta peristiwa kecelakaan lalu lintas yang terjadi, dan penghentian tersebut secara langsung mengkonfirmasi ketidak sanggupan penyidik menyelesaikan perkara.
Padalah menurut peraturan perundang-undangan tugas penyidik hanya sebatas mencari dua alat bukti yang cukup berupa bukti permulaan diantanya laporan kepolisian dan alat bukti yang sah (keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa) sehingga dapat digunakan untuk menduga bahwa seseorang telah melakukan tindak pidana, sebagaimana perintah Pasal 1 ayat (20 s/d 23) Perkapolri No. 14 Tahun 2012 Tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana, penyidik sebelum melakukan penyidikan.
Pada prinsipnya ada 4 klasifikasi kriteria dan kesulitan penyidikan dalam perkara pidana diantaranya: perkara mudah, perkara sedang, perkara sulit dan perkara sangat sulit (Pasal 17 ayat (4) Perkapolri No. 14 Tahun 2012), lebih lanjut Pasal 18 dalam aturan yang sama menjelaskan, sebagai berikut:
“(1) Kriteria perkara mudah antara lain: a. saksi cukup; b. alat bukti cukup; c. tersangka sudah diketahui atau ditangkap; dan d. proses penanganan relatif cepat. (2) Kriteria perkara sedang antara lain: a. saksi cukup; b. terdapat barang bukti petunjuk yang mengarah keterlibatan tersangka; c. identitas c. identitas dan keberadaan tersangka sudah diketahui dan mudah ditangkap; d. tersangka tidak merupakan bagian dari pelaku kejahatan terorganisir; e. tersangka tidak terganggu kondisi kesehatannya; dan f. tidak diperlukan keterangan ahli, namun apabila diperlukan ahli mudah didapatkan.”

Kalifikasi kriteria perkara diatas, memberikan gambaran bahwa perkara lalu lintas merupakan perkara mudah dan/atau sedang, sehingga dapat diselesaikan dengan mudah dan cepat karena pada faktanya sopir truk tersebut tidak melarikan diri, sehingga sopir truk dapat dengan mudah dimintai keterangan dan dimintai pertanggung jawaban hukum antara lain ganti rugi dan pidana.
Kemudian keputusan penghintian penanganan perkara dengan alasan tidak dapat membuktikan siapa yang bersalah adalah langkah yang keliru sebab peristiwa kecelakaan lalu lintas telah memakan korban serta hal tersebut merupakan peristiwa hukum (tindak pidana),
karena pada dasarnya dalam peristiwa hukum (tindak pidana) merupakan sebuah peristiwa yang dapat menggerakkan hukum/menimbulkan akibat hukum serta menimbulkan pertanggun jawaban hukum. Dengan demikian dalam peristiwa tersebut harus ada seseorang (pelaku) yang dapat bertanggung jawab dalam peristiwa kecelakaan tersebut.

Get real time updates directly on you device, subscribe now.

You might also like