anotasi.id
Mencatat Dengan Terang & Kritis

Iklan Hub : indonesiaanotasi@gmail.com

Netralitas ASN Dalam Pilkada Masih Menjadi Hal Yang Krusial

615
Opini : Septian (Alumni Sekolah Anti Korupsi SAKTI 4)  |  Editor : Yodi

Anotasi | Geliat pesta demokrasi Pilkada 2020 yang akan digelar secara serentak di 270 daerah pada 09 Desember mendatang, masih di bayangi dengan isu kru-sial yaitu tidak netral nya aparatur sipil negara (ASN) pada gelaran tersebut, Praktik Mobilisasi ASN seperti menggugah di media sosial tampak terlihat dalam memberikan dukungan kepada petahana yang akan kembali mencalonkan.

Tak hanya itu, beberapa ASN di sejumlah daerah juga ada yang memasang alat peraga sosialisasi dalam bentuk baliho serta spanduk dengan mempromosikan dirinya sebagai bakal calon kepala daerah.

ASN selama ini menghadapi kondisi dilema, Intimidasi secara tidak langsung sering dihadapi, tindakan netral menjadi hal yang tabu dianggap tidak mendukung, hal ini akan berpengaruh pada karir dan jabatan yang diduduki oleh PNS saat ini.

Tidak dapat dipungkiri bahwa beberapa kasus ketidak netralan ASN dalam Pilkada terutama memasuki tahapan pencalonan dan kampanye selalu marak terjadi. Pasalnya, ASN memiliki posisi yang cukup strategis untuk menjadi mesin politik pemenangan kandidat pasangan calon karena dapat mendulang suara.

Hal ini dipengaruhi karena budaya politik kita masih sangat Feodalistik, Sejak dahulu isu mutasi jabatan menjelang Pilkada selalu dimunculkan secara politis sebagai instrumen untuk mengendalikan loyalitas pejabat struktural maupun fungsional di lingkungan pemerintah daerah.

Iklan Hub : indonesiaanotasi@gmail.com

Kedekatan personal dan loyalitas antara ASN dengan kepala daerah dijadikan sebagai alat ukur utama dalam penempatan seseorang pada jabatan struktural sebuah kantor dan dinas, Keterlibatan ASN yang cukup kuat dalam memberikan dukungan kepada petahana, setidaknya dipengaruhi oleh dua hal. Pertama, iming-iming naik jabatan atau naik promosi ketika nantinya terpilih.

Sisi lain, posisi ASN sebagai bawahan tidak bisa melawan instruksi atasan. Di era reformasi saat ini, politisasi ASN masih terus berlangsung. Maka tak heran, apabila jumlah dugaan pelanggaran netralitas ASN dari pilkada ke pilkada meningkat signifikan. Mengutip dari Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) di pilkada serentak tahun 2020, tren pelanggaran netralitas ASN naik menjadi urutan pertama dengan adanya 700 kasus pelanggaran netralitas ASN. (Bawaslu RI)

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 05 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. ASN yang menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik akan dijatuhi hukuman berupa diberhentikan dengan tidak hormat. Selain itu, dalam PP Nomor. 53/2010 tentang Disiplin ASN, juga menegaskan bahwa ASN dilarang memberikan dukungan kepada calon Kepala Daerah atau Wakil Kepala Daerah.

Menurut hemat penulis masalah ini menandakan bahwa ternyata akar persoalan netralitas ASN belum mendapatkan formulasi dan solusi konkret yang tepat. Politisasi ASN telah menimbulkan banyak persoalan, tidak hanya berdampak pada kualitas proses dan hasil demokrasi, tetapi juga dapat menyalahgunakan anggaran pemerintah daerah.

Muncullah program yang seolah-olah digunakan untuk memenuhi kebutuhan rakyat, padahal ditunggangi kepentingan politik tertentu, Misalnya Politisasi Bantuan Sosial terdampak Covid-19 yang terjadi di 4 Provinsi yaitu Lampung, Bengkulu, Jawa Timur dan Sumatera Utara.

ASN yang netral selama pilkada berlangsung akan menjadi penopang utama demokratisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Banyak tantangan dan permasalahan menghadang untuk mewujudkan aparatur birokrasi yang netral.

ASN sebagai aparatur birokrasi pemerintah yang netral akan memperkokoh perannya sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, serta perekat dan pemersatu bangsa. Banyak pihak yang harus turut bertanggung jawab untuk mewujudkan netralitas ASN demi masa depan demokrasi yang lebih baik.

Get real time updates directly on you device, subscribe now.

You might also like