anotasi.id
Mencatat Dengan Terang & Kritis

Iklan Hub : indonesiaanotasi@gmail.com

Pilkada Serentak Desember 2020 Tetap Dilanjutkan, Protokol Kesehatan Covid-19 Diterapkan Secara Ketat

27

Pilkada Serentak Desember 2020 Tetap Dilanjutkan, Protokol Kesehatan Covid-19 Diterapkan Secara Ketat

Editor : Yodi,   Penulis : Septian
Selasa 22 september 2020,  

Jakarta – anotasi.id | Pilkada tetap digelar pada 9 Desember 2020, dengan syarat, penegakan disiplin dan sanksi hukum terhadap pelanggaran protokol kesehatan COVID-19.

Sebagai mana kesepakatan, Komisi II DPR RI, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu(DKPP), Di Kompleks Parlemen, Senayan Jakarta, (Senin 21 september 2020).

Keputusan ini seolah mementahkan saran dari berbagai pihak yang mengusulkan penundaan Pilkada di tengah Pandemik COVID-19. Saran itu dikemukakan oleh Sekertaris Umum PP Muhammadiyah.

Iklan Hub : indonesiaanotasi@gmail.com

Sebelumnya Terkait dengan Pemilihan Kepada Daerah (Pemilukada) tahun 2020, PP Muhammadiyah menghimbau KPU untuk segera membahas secara khusus dengan kementerian dalam negeri, DPR, dan instansi terkait agar pelaksanaan Pemilukada 2020 dapat ditinjau kembali jadwal pelaksanaannya maupun aturan kampanye yang melibatkan kerumunan massa. Kata Sekretaris Umum (Sekum) PP Muhammadiyah, Abdul Mu’ti saat jumpa pers melalui aplikasi daring, (Senin 21 september 2020).

Akan tetapi usulan tersebut nampaknya tidak menjadi penghalang agar Pilkada 2020 tetap dilaksanakan dengan penerapan protokol kesehatan pencegahan Covid-19 secara ketat.

Berikut ini kesimpulan lengkap rapat kerja Komisi II dengan Mendagri, KPU, Bawaslu, dan DKPP.

1. Mencermati seluruh tahapan yang sudah dan sedang berlangsung masih sesuai sebagaimana yang telah direncanakan dan situasi yang masih terkendali.
Maka Komisi II DPR bersama Mendagri, Ketua KPU, Ketua Bawaslu, dan Ketua DKPP, menyepakati pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 tetap dilangsungkan pada 9 Desember 2020, dengan penegakan disiplin dan sanksi hukum terhadap pelanggaran protokol kesehatan Covid-19.
2. Dalam rangka mengantisipasi penyebaran pandemik Covid-19 dan terjadinya pelanggaran Protokol Kesehatan Covid-19. Komisi II DPR meminta KPU untuk segera merevisi PKPU 10/2020 tentang Perubahan atas PKPU 6/2020tentang Pelaksanaan Pilkada dalam Kondisi Bencana Non-alam, khususnya ditekankan pada pengaturan, di antaranya untuk:
a. Melarang pertemuan yang melibatkan massa banyak dan/atau kerumunan, seperti rapat umum, konser, arak-arakan dan lain-lain.
b. Mendorong terjadinya kampanye melalui daring.
c. Mewajibkan penggunaan makser, hand sanitizer, sabun dan alat pelindung kesehatan lainnya sebagai media kampanye.
d. Penegakan disiplin dan sanksi hukum yang tegas sesuai UU Nomor 10 tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil BUpati, dan/atau Wali     
   Kota dan Wakil Wali Kota. Khususnya Pasal 69 huruf e dan j dan 187 ayat 2 dan 3; UU Nomor 4 tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular. Khususnya Pasal 14 ayat (1); UU 
   Nomor 6 tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan, khususnya Pasal 93; dan penerapan KUHP bagi yang melanggar, khususnya Pasal 212, 214, 216 ayat (1), dan 218.
e. Pengaturan tata cara pemungutan suara, khususnya untuk pemilih yang berusia rentan terhadap Covid-19.
f. Pengaturan rekapitulasi pemungutan suara melalui e-rekap.
3. Berdasarkan penjelasan Mendagri, KPU, Bawaslu, dan DKPP tentang rumusan dan langkah-langkah penegakan disiplin dan sanksi hukum terhadap pelanggaran Protokol Kesehatan Covid-19 selama tahapan penyelenggaraan Pilkada 2020.
Komisi II DPR meminta agar kelompok kerja yang telah dibentuk bersama antara Bawaslu, KPU, DKPP, Kemendagri, TNI, Satuan Tugas Covid-19, Kejaksaan, dan Polri, diintensifkan, terutama dalam tahapan yang berpotensi terjadinya pelanggaran, seperti:
a. Tahapan Penetapan Pasangan Calon;
b. Tahapan Penyelesaian Sengketa Calon;
c. Tahapan Pengundian Nomor Urut;
d. Tahapan Kampanye;
e. Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara;
f. Tahapan Penyelesaian Sengketa Hasil.
4. Melalui Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Komisi II DPR, Mendagri, KPU, Bawaslu, dan DKPP bersepakat untuk meminta penjelasan secara rinci, terukur dan berkelanjutan kepada Satgas Penanganan Covid-19. Tentang status zona dan risiko Covid-19 pada setiap daerah yang menyelenggarakan pilkada, untuk mengantisipasi munculnya kluster baru Covid-19Covid-19.

Get real time updates directly on you device, subscribe now.

You might also like