anotasi.id
Mencatat Dengan Terang & Kritis

Iklan Hub : indonesiaanotasi@gmail.com

Pilkada Tangsel : Bang Ben Paslon No.3 Dilaporkan ke Bawaslu, Lantaran Ketika mendaftar Tak Akui Istri Ke-2

68

Pilkada Tangsel : Bang Ben Paslon No.3 Dilaporkan ke Bawaslu, Lantaran Ketika Mendaftar Tak Akui Istri Ke-2

Editor : Yodi  |  Penulis : Septian 
Selasa, 20 Oktober 2020

Tangsel – anotasi.id | Petahana Benyamin Davnie dilaporkan ke Bawaslu Tangsel. Benyamin yang merupakan paslon No.3 di laporkan lantaran salah satu berkas pendaftaran pencalonanya tidak sesuai kenyataan.

Bang Ben sapaan akrabnya sebagai Wakil Walikota Tangsel dilaporkan atas temuan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Sahabat Suhendar. Dilaporkan Ke Bawaslu Tangsel pada senin, (19 Oktober 2020).

Nurman Samad Direktur LBH Sahabat Suhendar telah melaporkan Benyamin Davnie ke Bawaslu dengan nomor laporan: 020/PL/PW/KOTA/11.03/X/2020.

Iklan Hub : indonesiaanotasi@gmail.com

Menurut Samad, laporan ini terkait masalah administrasi yang tidak valid. Bang Ben di isukan memiliki istri 2 orang, akan tetapi yang dilaporkan dalam riwayat hidup hanya satu orang saja dengan 5 orang anak.

FPI Force Stopp

“Kami melaporkan terkait masalah ketidakvalidan dan ambigu data, adanya keambiguan dari daftar riwayat hidup yang didaftarkan oleh Benyamin Davnie paslon nomor urut 3 ke KPU”. Riwayat hidup yang didaftarkan oleh Benyamin Davnie dikolom status perkawinan hanya menyebutkan satu istri saja, dan menyebutkan hanya memiliki lima anak,” kata Samad.

Kemudian menurut Samad ditemukan juga pada website KPU atas nama Lista Hurustiati yang calon DPR tahun 2013 dia menyebutkan bahwa Benyamin Davnie adalah suaminya. Bahkan kami menemukan gambar di internet foto wanita yang di isukan istri ke2 Bang Ben.

Setidaknya data yang kami temukan dari website KPU dan itu merupakan data resmi, maka timbul pertanyaan apakah data yang diberikan Benyamin Davnie tersebut valid atau tidak, terlepas dari rumor bang ben jelas ber istri 2.

“Nah ini kan menyebabkan adanya data yang tumpah tindih dan data yang diduga ada salah satu yang palsu dan salah satu yang ambigu. Baru kemudian kita melaporkan ke Bawaslu,” ungkap Samad.

Samad menegaskan seandainya memang benar adanya temuan tentang ketidakvalidan data yang diberikan kepada KPU pada saat proses pendaftaran calon Walikota, bisa dikatakan pemalsuan dan jadi ranah pidana.

“Ini bisa saja masuk ke pidana, karena ini kan berbicara tentang kevalidan data atau kejujuran untuk memberikan data untuk pendaftaran di lembaga resmi. Karena dalam hukum itu, ketika dokumen menyebabkan hak dan kewajiban ketika itu palsu atau keliru itu ranahnya bisa kepidana. Tinggal kita tunggu temuan dari Bawaslu, jadi temuan Bawaslu nanti bisa dibawa ke ranah pidana,” tandas Samad.

News

Get real time updates directly on you device, subscribe now.

You might also like