anotasi.id
Mencatat Dengan Terang & Kritis

Iklan Hub : indonesiaanotasi@gmail.com

Walikota Tangerang Dipolisikan, Diduga Arief Tidak Transparan Anggaran Penanganan Covid-19

23

Walikota Tangerang Dipolisikan, Diduga Arief Tidak Transparan Anggaran Penanganan Covid-19

Editor : Yodi,         Jurnalis : Septian
Kamis, 1 Oktober 2020    .

Tangerang – anotasi.id | Walikota Arief Wismansyah dilaporkan ke polisi atas dugaan pelanggaran pidana keterbukaan informasi publik terkait, pengadaan barang dan jasa percepatan penanganan Covid-19 di Kota Tangerang.

Ahmad Priatna wakil Koordinator Tangerang Public Transparency Watch (TRUTH), membuat laporan di kantor Polres Metro Tangerang Kota. Arief dipolisikan lantaran, dirinya sebagai walikota adalah penanggung jawab keterbukaan informasi publik di Kota Tangerang, (Kamis, 1 oktober 2020).

“Kami melaporkan dugaan tindak pidana keterbukaan informasi publik yang dilakukan oleh Pemkot Tangerang lantaran tidak mempublikasi, dan memproses data terkait pengadaan barang dan jasa percepatan penanganan Covid-19”, kata Priatna kepada Anotasi.

Iklan Hub : indonesiaanotasi@gmail.com

TRUTH, telah mengirimkan surat permohonan informasi kepada pemkot tangerang untuk meminta segala jenis informasi/dokumen anggaran, beserta rinciannya, dan informasi lainnya yang berkaitan dengan penanganan covid-19 di Kota Tangerang. Tetapi informasi yang kami minta ditolak/tidak di berikan sehingga kami menempuh jalur sengketa informasi di komisi informasi Banten, ujar Priatna.

Menurut Priatna, Walikota Tangerang diduga telah tidak patuh terhadap, Pasal 52 UU KIP. Dalam pasal ini dijelaskan bahwa, “Badan Publik yang sengaja tidak menyediakan, tidak memberikan, dan / atau tidak menerbitkan Informasi Publik berupa Informasi Publik secara berkala, Informasi Publik yang wajib diumumkan secara serta-merta, Informasi Publik yang wajib tersedia setiap saat, dan / atau Informasi Publik yang harus diberikan atas dasar permintaan sesuai dengan undang-undang ini, dan mengakibatkan kerugian bagi orang lain, dikenakan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan / atau pidana denda paling banyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah )”.

“Menurut hasil kajian yang di lakukan oleh TRUTH, Pemkot Tangerang telah melanggar Administrasi karena tidak menjalankan perintah Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik (KIP)”, tegas Priatna.

Mengenai permasalahan ini, TRUTH tidak akan berhenti di Polres Metro Tangerang Kota. “Kami juga akan berencana melaporkan masalah ini ke Kementerian Dalam Negri”, tandas Priatna.

Get real time updates directly on you device, subscribe now.

You might also like